Sektor pertambangan di Indonesia sering menjadi panggung konflik antara kepentingan Korporasi besar dan desakan Ekonomi Rakyat di akar rumput. Inti dari sengkarut ini terletak pada perebutan akses terhadap sumber daya mineral, khususnya pada aktivitas penambangan emas skala kecil atau yang sering disebut sebagai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Di satu sisi, ada legalitas dan modal besar; di sisi lain, ada upaya masyarakat bertahan hidup.

Bagi masyarakat lokal, aktivitas PETI seringkali menjadi satu-satunya sumber penghidupan yang menjanjikan di tengah keterbatasan lapangan kerja. Meskipun ilegal dan berisiko tinggi, hasil dari penambangan emas ini mampu menggerakkan Ekonomi Rakyat di desa-desa terpencil. Mereka melihat aktivitas ini sebagai warisan turun temurun, berbanding terbalik dengan perspektif negara yang melihatnya sebagai tindakan kriminal yang merugikan negara.

Di sisi lain, Korporasi besar hadir dengan modal investasi yang masif, teknologi modern, dan izin konsesi yang luas, seringkali mencakup wilayah yang sudah digarap oleh penambang kecil. Konflik muncul ketika batas wilayah konsesi bersinggungan langsung dengan lokasi PETI yang telah menjadi sandaran hidup masyarakat. Ketimpangan kekuasaan dan akses hukum menjadi pemicu utama memanasnya situasi.

Isu sentral dalam konflik ini adalah legalitas. Pemerintah telah menyediakan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk melegalkan penambangan emas skala kecil. Namun, proses birokrasi yang panjang, rumit, dan berbiaya mahal seringkali tidak terjangkau oleh Ekonomi Rakyat yang minim modal dan literasi hukum. Alhasil, banyak penambang kecil terpaksa kembali ke jurang PETI yang tidak memiliki perlindungan hukum.

Selain aspek ekonomi dan hukum, dampak lingkungan menjadi sorotan tajam. Baik Korporasi maupun PETI sama-sama berpotensi merusak lingkungan. Namun, sorotan publik seringkali lebih terfokus pada PETI karena penggunaan merkuri yang berbahaya dan tidak terkontrol. Sejatinya, harus ada standar yang ketat untuk semua pihak, tanpa memandang skala operasinya dalam penambangan emas.

Solusi berkelanjutan harus mengedepankan keadilan bagi Ekonomi Rakyat. Diperlukan reformasi perizinan yang lebih sederhana dan terjangkau bagi penambang kecil, serta pendampingan untuk memformalkan PETI menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis koperasi. Hal ini penting agar penambang rakyat bisa beroperasi secara legal, aman, dan ramah lingkungan.

Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator atau penindak. Mendukung terbentuknya koperasi tambang kecil akan memperkuat posisi tawar Ekonomi Rakyat dan memudahkan pengawasan penggunaan teknologi bersih, menggantikan merkuri. Ini adalah langkah vital menuju tata kelola penambangan emas yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.